Persaingan tidak Sehat PTS Berpotensi Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
Jakarta, (16/4). Disoroti oleh Anggota Komisi X DPR
RI, Furtasan Ali Yusuf, mengenai dinamika persaingan antarperguruan tinggi
swasta (PTS) yang semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan
tinggi. Fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan
sistem penerimaan mahasiswa baru.
Furtasan menyampaikan bahwa persoalan pendidikan
tinggi tidak hanya berkutat pada relasi antara perguruan tinggi negeri dan
swasta, tetapi juga kondisi internal di kalangan PTS itu sendiri.
Diungkapkan olehnya, bahwa di lapangan terdapat
kecenderungan sejumlah PTS menurunkan biaya pendidikan demi menarik minat
mahasiswa baru. Strategi tersebut dinilai berisiko menimbulkan persaingan yang
tidak sehat dan berdampak pada mutu pendidikan.
“Bukan hanya PTN dan PTS, tapi antar PTS juga
terjadi persaingan. Ada kecenderungan menurunkan biaya untuk menarik mahasiswa,
padahal kalau itu dilakukan terus-menerus justru bisa memperburuk kondisi,” ujar Furtasan di dalam RDPU Panja Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X dengan sejumlah asosiasi perguruan
tinggi, di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak bisa menjadi
solusi jangka panjang, terutama bagi PTS dengan kapasitas terbatas. Ia menilai
diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara akses pendidikan
dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Selain menyoroti persaingan antar PTS, Furtasan
juga menyinggung mekanisme jalur seleksi dalam SPMB, khususnya jalur prestasi.
Ia menilai jalur tersebut masih menyisakan potensi bias yang perlu dievaluasi
lebih lanjut.
Furtasan juga mengungkapkan adanya indikasi praktik
manipulasi nilai sejak di tingkat sekolah, yang bertujuan untuk mempermudah
akses melalui jalur undangan ke perguruan tinggi. Hal ini dinilai dapat
mengurangi objektivitas dalam proses seleksi.
“Kalau kita ingin melihat kemampuan yang
sesungguhnya, jalur tes lebih mencerminkan kondisi riil. Sementara jalur
prestasi di lapangan ada potensi bias, bahkan sejak di sekolah,” jelasnya.
Ditambahkan juga oleh Legislator Fraksi Partai
NasDem itu, bahwa Panja SPMB Komisi X DPR RI saat ini tengah menghimpun
berbagai masukan dari pemangku kepentingan guna menyempurnakan sistem seleksi
mahasiswa baru. Berbagai temuan di lapangan tersebut akan menjadi bahan
pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.
Furtasan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal
proses evaluasi tersebut agar sistem penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan
lebih adil, transparan, dan berkualitas. Ia berharap kebijakan yang dihasilkan
tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga memperkuat ekosistem
pendidikan tinggi secara menyeluruh.
“Kita ingin sistem ini sehat, baik dalam persaingan
antar perguruan tinggi maupun dalam proses seleksinya,” tukas wakil rakyat Dapil Banten II (Kab Serang,
Kota Cilegon, dan Kota Serang) itu. (JHL.7)